Pendakwaan terhadap Andrew Johnson

Pendakwaan terhadap Andrew Johnson diprakarsai pada 24 Februari 1868, ketika Dewan Perwakilan Amerika Serikat memutuskan untuk mendakwa Andrew Johnson, Presiden Amerika Serikat ke-17, karena "kejahatan berat dan pelanggaran ringan", yang diperinci dalam 11 pasal pendakwaan. Tuduhan utama terhadap Johnson adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Masa Jabatan, disahkan oleh Kongres pada Maret 1867 melalui vetonya. Secara khusus, dia telah melepas Edwin M. Stanton dari jabatannya sebagai Menteri Perang—undang-undang ini sebagian besar dirancang untuk melindungi jabatan tersebut—dan berupaya untuk menggantikannya dengan Brevet Mayor Jenderal Lorenzo Thomas. (Sebelumnya, ketika Kongres tidak bersidang, Johnson telah memberhentikan Stanton dan mengangkat Jenderal Ulysses S. Grant sebagai Menteri Perang AS ad interim.)

Johnson menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa (satu-satunya sebelum Bill Clinton tahun 1998) pada 2–3 Maret 1868, ketika Dewan secara resmi menyetujui pasal-pasal pendakwaan dan meneruskannya kepada Senat Amerika Serikat untuk diadili. Persidangan di Senat dimulai tiga hari kemudian, dengan Ketua Mahkamah Agung, Salmon P. Chase memimpin. Pada 16 Mei, Senat gagal untuk menghukum Johnson atas salah satu pasal, dengan 35-19 suara yang mendukung hukuman gagal memenuhi mayoritas dua pertiga yang diperlukan melalui pemungutan suara tunggal. Reses selama sepuluh hari diadakan sebelum mencoba menghukumnya atas pasal-pasal tambahan. Penundaan tidak mengubah hasilnya, tetapi pada 26 Mei, pengadilan gagal menghukum presiden atas dua pasal, keduanya dengan margin yang sama; setelah itu persidangan diakhiri.

Pendakwaan dan persidangan Andrew Johnson memiliki implikasi politik yang penting untuk keseimbangan kekuasaan legislatif-eksekutif federal. Ini menegaskan prinsip bahwa Kongres tidak boleh memakzulkan seorang presiden dari jabatannya hanya karena para anggotanya tidak setuju dengan kebijakan, gaya, atau administrasi tugasnya. Ini juga mengakibatkan berkurangnya pengaruh presiden pada kebijakan publik dan kekuasaan pemerintahan secara keseluruhan, mendorong sistem pemerintahan yang oleh Woodrow Wilson sebut sebagai "Pemerintahan Kongres" pada tahun 1870-an.^[1]

1. ^ Varon, Elizabeth R. "Andrew Johnson: Domestic Affairs". Charlottesville, Virginia: Miller Center of Public Affairs, University of Virginia. Diakses tanggal April 14, 2018.